Bencana memang telah berlalu. Namun bagi sebagian warga, pasca bencana terkadang menjadi fase paling menentukan. Ketika sorotan media meredup dan status tanggap bencana darurat terganggu, ruang hidup yang tersisa perlahan diperebutkan. Bukan hanya oleh alam yang belum sepenuhnya pulih, tetapi oleh kepentingan yang datang membawa bahasa pemulihan.
Diskusi bedah buku “Pertarungan demi Surga” (2021) karya Naomi Klein yang digelar Cedak Buku #Jagongan 3 di Kedai Megah, Lamongan 21 Janurari 2026 mengajak melihat secara kritis dibalik sebuah peristiwa. Acara yang dipantik oleh M. Eko Nugroho dan dimoderatori Insan Fitria ini mengajak peserta melihat bencana bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan rangkain krisis yang selalu berkelindan dengan relasi kekuasaan.
Dalam sudut pandang ini, pasca bencana bukan ruang netral, melainkan arena politik tempat keputusan-keputusan penting dibuat sering kali tanpa keterlibatan mereka yang terdampak lansung.
“Pemulihan bencana kerap direduksi menjadi urusan teknis dan administratif. Kita berhenti pada bangunan dan infrastruktur, tetapi lupa bertanya: siapa yang paling diuntungkan dari skema pemulihan itu?” ujar M. Eko Nugroho.
Pandangan Eko tersebut menunjukkan bagaimana krisis kerap dijadikan dalih untuk menormalisasi kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak, sementara warga justru dipaksa beradaptasi dalam posisi yang semakin lemah.
Pemulihan yang Tak Pernah Netral
Dalam karya Klein menyebut bencana sebagai “pintu” bagi kapitalisme. Di tengah situasi genting, kebijakan-kebijakan baru banyak yang diberlakukan, regulasi dilonggarkan, dan partisipasi publik disisihkan. Atas nama percepatan, ruang hidup warga dirombak dan direlokasi. Pemulihan dalam konteks ini, tidak selalu berarti mengembalikan kehidupan, melainkan bisa juga mengarah untuk menciptakan tatanan baru yang lebih ramah bagi investasi.
“Seakan ada pola yang berulang, lalu pembangunan dipercepat atas nama pemulihan. Di titik itulah kita perlu curiga, karena tidak semua yang disebut solusi benar-benar lahir dari kebutuhan warga,” kata M. Eko Nugroho.
Pola tersebut terasa akrab dalam konteks Indonesia. Banjir, longsor, gempa, hingga krisis pesisir berulang kali diikuti oleh proyek-proyek besar yang diklaim sebagai solusi jangka panjang. Namun dibalik narasi mitigasi dan pembangunan berkelanjutan, warga sering kali tertipu. Relokasi dilakukan tanpa kejelasan, sementara wilayah terdampak berubah menjadi wawasan dengan fungsi baru yang menjauh dari kebutuhan komunitas asalnya.
Pembacaan Naomi itu berkelindan dengan gagasan dalam buku “#Reset Indonesia” (2025) karya Dandhy Laksono, dkk. Buku ini memotret krisi baik pandemi, bencana ekologis, maupun krisis iklim sebagai momentum untuk mengoreksi arah pembangunan nasional. Namun alih-alih melakukan koreksi mendasar, krisi justru kerap dimanfaatkan untuk mengulang pola lama. Pembangunan sentralistis, ekstraksi sumber daya, dan marginalisasi warga.
Krisis sebagai Momentum atau Pengulangan
Dalam banyak kasus, normalitas yang ingin dipulihkan bukanlah kehidupan warga yang aman dan berdaulat, melainkan stabilitas ekonomi yang menguntungkan elite. Krisis menjadi alasan untuk mempercepat agenda lama dengan narasi baru, sementara evaluasi struktural justru ditunda.
Diskusi bedah buku tersebut juga menyoroti bagaimana bahasa kebijakan memainkan peran penting dalam proses ini. Salah satu peserta mengatakan istilah seperti pemulihan, rekonstruksi dan ketahanan terdengar menentramkan, padahal menyimpan pilihan politik. Dan memang, bahasa semacam ini kerap mengaburkan relasi kuasa.
Perbedaan ini penting dicermati. Sebab pasca bencana bukan hanya soal apa yang dibangun, tetapi juga tentang siapa yang dilibatkan dan siapa yang disingkirkan. ketika keputusan diambil tanpa partisipasi bermakna, bencana berisiko melahirkan ketidakadilan baru yang lebih permanen. Warga bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga hak menentukan masa depanya sendiri.
Buku Pertarungan demi Surga dan #Reset Indonesia sama-sama menegaskan bahwa krisis tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membuka peluang untuk perubahan yang lebih adil, atau untuk konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat. Pilihan itu tidak terjadi secara abstrak, melainkan melalui kebijakan konkret yang diambil di ruang-ruang pasca bencana di meja perencanaan, dalam dokumen proyek, dan dalam regulasi yang jarang dibaca publik.
Pasca bencana yang diperuntutkan bukan hanya anggaran dan lahan, tetapi juga narasi tentang apa yang disebut sebagai kepentingan bersama. Apakah pemulihan dimaknai sebagai kembalinya martabat warga, atau sekedar kembalinya roda ekonomi. Dalam perebutan itulah, kewaspadaan menjadi penting. Sebab ketika bencana dinyatakan usai, pertarungan justru sering kali baru dimulai.
